Kasus laporan audit palsu tambak udang di Bangka Belitung menjadi pengingat bahwa dokumen berpenampilan profesional belum tentu berasal dari pihak yang namanya tercantum. Bagi pengacara, persoalannya tidak cukup dijawab dengan melihat kop, stempel, atau format laporan. Legalitas auditor, substansi audit, dan keaslian tanda tangan merupakan tiga hal berbeda yang perlu diperiksa melalui disiplin ilmu yang tepat.
Auditor Diduga Tidak Berizin, Tanda Tangan Pimpinan KAP Dipersoalkan
Perkara ini bermula dari sengketa kepemilikan aset usaha tambak udang. Pelapor kemudian meminta pendampingan hukum dan proses audit keuangan pun diinisiasi.
Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan media, seseorang berinisial AA ditunjuk untuk melakukan audit. Dalam penyidikan, AA disebut bukan akuntan publik, tidak memiliki lisensi auditor, dan tidak terdaftar sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI.
Kantor akuntan publik yang namanya digunakan juga disebut tidak pernah memberikan penugasan tersebut. Penyidik selanjutnya menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan pimpinan kantor akuntan publik cabang Bogor pada laporan hasil audit.
Polda Kepulauan Bangka Belitung menjemput AA di Bogor setelah yang bersangkutan disebut tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pada Mei 2026, AA telah berstatus tersangka dan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Seluruh pihak tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (ANTARA Bangka Belitung, detikSumbagsel)
Satu Dokumen, Tiga Pertanyaan Pembuktian
Dalam menangani laporan audit yang diragukan, pengacara perlu memisahkan sedikitnya tiga pertanyaan.
Baca juga: Healthy Noona dan Tanda Tangan Pengalihan Merek yang Dipersoalkan
1. Apakah auditor memiliki izin?
Legalitas akuntan publik diperiksa melalui data regulator dan organisasi profesi. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya berdasarkan tanda tangan yang terdapat pada laporan.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan telah mengimbau penggunaan Laporan Auditor Independen yang dilengkapi kode QR. Fitur tersebut membantu pengguna memeriksa apakah laporan dan akuntan publiknya tercatat dalam sistem resmi. (PPPK Kementerian Keuangan)
2. Apakah isi audit dapat dipertanggungjawabkan?
Kebenaran angka, metode audit, bukti transaksi, dan opini dalam laporan merupakan ranah akuntansi serta audit. Pemeriksa tanda tangan tidak menentukan apakah perhitungan kerugian atau kesimpulan keuangan di dalam laporan sudah benar.
Baca juga: Kasus Amanda Manopo: Tanda Tangan Dokumen Kerja Sama Perlu Diuji?
3. Apakah tanda tangan benar dibuat oleh pihak yang disebut?
Nah, bagian ini berkaitan langsung dengan grafonomi. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan tanda tangan yang dipersoalkan terhadap tanda tangan pembanding yang sumbernya telah terverifikasi.
Jadi, jangan mencampur ketiga pertanyaan tersebut. Tanda tangan yang autentik tidak otomatis membuktikan seluruh isi laporan benar. Sebaliknya, ketidaksesuaian administratif juga belum otomatis membuktikan tanda tangan telah dipalsukan.
Apa yang Diperiksa melalui Grafonomi?
Pemeriksaan grafonomi bukan sekadar menilai apakah dua tanda tangan “terlihat mirip”. Pemeriksa perlu menganalisis karakteristik yang lebih mendalam, seperti:
- kualitas dan kelancaran gerak;
- konstruksi serta arah pembentukan garis;
- proporsi antarbagian tanda tangan;
- hubungan antargoresan;
- ritme, tekanan, dan kontinuitas;
- variasi alami tanda tangan pembanding;
- indikasi keraguan gerak, peniruan, atau reproduksi.
Prosesnya mencakup analisis bahan yang dipersoalkan, perbandingan dengan spesimen pembanding, evaluasi persamaan dan perbedaan, serta penyusunan kesimpulan sesuai kekuatan temuan. Kerangka pemeriksaan tulisan forensik semacam ini juga dijelaskan dalam pedoman praktik European Network of Forensic Science Institutes. (ENFSI)
Grafonomi tidak memeriksa kebenaran isi audit, legalitas profesi, keaslian stempel, jenis tinta, ataupun validitas badan usaha. Fokusnya adalah tulisan dan tanda tangan.
Dokumen Apa yang Perlu Diamankan Pengacara?
Jika laporan audit akan digunakan atau dibantah dalam proses hukum, sebaiknya amankan:
- Laporan audit asli yang memuat tanda tangan.
- Surat penugasan atau perikatan jasa audit.
- Bukti pembayaran, faktur, dan korespondensi.
- Rekaman verifikasi kode QR.
- Surel atau percakapan mengenai proses penunjukan auditor.
- Tanda tangan pembanding resmi dari periode yang berdekatan.
- Informasi mengenai asal-usul dan perpindahan dokumen.
Dokumen asli lebih ideal karena menyimpan informasi garis yang dapat berkurang pada hasil pindai atau fotokopi. Pemeriksaan salinan masih mungkin dipertimbangkan, tetapi keterbatasannya harus dinyatakan secara terbuka. Jangan pula menambahkan coretan, laminasi, atau tanda lain pada dokumen yang berpotensi menjadi barang bukti.
Pelajaran bagi Pengacara dan Pelaku Usaha
Kasus ini menunjukkan bahwa reputasi nama kantor dan tampilan profesional belum cukup. Sebelum laporan audit dijadikan dasar negosiasi, gugatan, laporan pidana, atau pembagian aset, lakukan verifikasi berlapis.
Periksa izin auditornya. Konfirmasikan penugasan kepada kantor akuntan publik. Pindai kode QR melalui kanal resmi. Apabila orang yang namanya tercantum menyangkal pernah menandatangani laporan, pertimbangkan pemeriksaan grafonomi terhadap dokumen asli dan pembanding yang memadai.
Jangan buru-buru menuduh hanya karena tanda tangan tampak berbeda. Tanda tangan seseorang memang memiliki variasi alami. Kesimpulan harus dibangun melalui pemeriksaan sistematis, bukan berdasarkan pandangan sekilas.
Jika Anda perlu menguji keaslian tulisan atau tanda tangan pada laporan audit, surat kuasa, perjanjian, maupun dokumen perkara, konsultasikan ruang lingkup pemeriksaannya dengan Grafonomi Indonesia. Sementara itu, apabila kebutuhan Anda adalah memahami kecenderungan atau kondisi psikologis melalui tulisan tangan, konsultasikan dengan praktisi grafologi.
