Bayangkan suatu hari Anda menerima file akta cerai melalui WhatsApp. Dalam dokumen tersebut, nama Anda tercantum sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Namun, Anda merasa tidak pernah datang ke pengadilan, tidak pernah menunjuk pengacara, dan tidak pernah menandatangani surat kuasa gugatan.
Situasi seperti inilah yang diberitakan terjadi di Sukabumi. Seorang perempuan mengaku terkejut setelah menerima akta cerai, sementara dirinya merasa tidak pernah mengajukan perkara tersebut. Persoalan kemudian berkembang menjadi laporan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa cerai.
Bagi pengacara keluarga, advokat perdata, dan praktisi Peradilan Agama, perkara seperti ini memberikan satu pelajaran penting: surat kuasa bukan sekadar dokumen administratif. Surat tersebut menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa seseorang benar-benar telah memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk bertindak atas namanya.
Baca juga: Uji Tanda Tangan Perjanjian Nominee Saham, Mana yang Benar dan Mana yang Tempelan?
Kasus Akta Cerai Sukabumi yang Menjadi Perhatian
DetikJabar memberitakan bahwa seorang perempuan asal Kabupaten Sukabumi menerima file akta cerai pada Oktober 2025. Dalam perkara tersebut, namanya disebut tercatat sebagai penggugat.
Perempuan tersebut mengaku tidak pernah mengajukan gugatan cerai, tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara, dan tidak pernah menandatangani surat kuasa yang digunakan dalam proses perkara.
Kuasa hukumnya kemudian melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa gugatan kepada kepolisian. Sementara itu, pihak mantan suami melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengikuti proses penyidikan dan menyerahkan pembuktian mengenai legalitas tanda tangan kepada pemeriksaan ahli.
Baca juga: Addendum Perjanjian Disangkal: Apakah Tanda Tangan di Perjanjian Utama Cukup Jadi Pembanding?
Pihak Pengadilan Agama Cibadak membenarkan bahwa perkara dengan nama perempuan tersebut terdaftar, tetapi membantah keterlibatan pengadilan dalam dugaan pemalsuan. Pengadilan menjelaskan bahwa hubungan pemberian kuasa terjadi antara pihak prinsipal dengan kuasa hukumnya.
Sampai terdapat hasil penyidikan atau putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh pernyataan mengenai pemalsuan tetap harus ditempatkan sebagai dugaan. Siapa yang membuat, menggunakan, mengetahui, atau bertanggung jawab atas dokumen tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum.
Apa Fungsi Surat Kuasa dalam Gugatan Cerai?
Ketika seseorang menggunakan jasa advokat untuk mengajukan atau menghadapi perkara, surat kuasa khusus menjadi dasar bagi advokat untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di pengadilan.
Baca juga: Dokumen Pertanahan Dituduh Palsu, Uji Forensik Wajib?
Surat kuasa khusus menunjukkan beberapa hal penting:
- Siapa yang memberikan kuasa.
- Siapa yang menerima kuasa.
- Perkara apa yang dikuasakan.
- Di pengadilan mana kewenangan tersebut digunakan.
- Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBg mensyaratkan adanya kuasa khusus apabila pihak menunjuk seseorang untuk mewakilinya di pengadilan. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung.
Secara umum, surat kuasa khusus perlu menyebutkan secara jelas bahwa kuasa diberikan untuk bertindak di pengadilan, identitas dan kedudukan para pihak, pengadilan yang berwenang, serta pokok perkara yang dikuasakan. Surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan formil dapat menimbulkan persoalan terhadap keabsahan tindakan kuasa hukum.
Namun, persoalannya menjadi lebih mendasar ketika pemberi kuasa bukan sekadar mempersoalkan isi surat, melainkan menyangkal pernah menandatanganinya.
Ketika Pemberi Kuasa Menyangkal Tanda Tangannya
Dalam sengketa tanda tangan, kemiripan bentuk tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah tanda tangan benar-benar dibuat oleh orang yang namanya tercantum.
Tanda tangan seseorang dapat mengalami variasi alami. Posisi tubuh, kecepatan menulis, kondisi alat tulis, permukaan penandatanganan, usia, dan situasi ketika dokumen dibuat dapat menyebabkan tampilan tanda tangan berubah.
Sebaliknya, tanda tangan tiruan juga dapat terlihat sangat mirip secara visual. Seseorang mungkin mampu menyalin bentuk luarnya, tetapi belum tentu dapat meniru kebiasaan gerak yang terbentuk secara alami.
Karena itu, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“Apakah kedua tanda tangan ini terlihat mirip?”
Pertanyaannya perlu dikembangkan menjadi:
“Apakah karakteristik grafis dan gerak pada tanda tangan yang dipersoalkan mendukung berasal dari sumber yang sama dengan tanda tangan pembanding yang telah terverifikasi?”
Inilah wilayah pemeriksaan grafonomi.
Bukan Grafologi, tetapi Pemeriksaan Grafonomi
Dalam sejumlah pemberitaan, pemeriksaan keaslian tanda tangan terkadang disebut sebagai pemeriksaan grafologi. Padahal, keduanya memiliki fokus yang berbeda.
Grafologi digunakan untuk memahami karakteristik atau kondisi psikologis melalui tulisan tangan.
Sementara itu, grafonomi digunakan untuk menguji keaslian tulisan atau tanda tangan melalui proses perbandingan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara surat kuasa cerai yang disangkal, pertanyaan utamanya bukan mengenai kondisi psikologis penandatangan. Pertanyaannya adalah apakah tanda tangan pada surat kuasa tersebut mendukung dibuat oleh orang yang sama dengan pemilik tanda tangan pembanding.
Apa yang Diperiksa dari Tanda Tangan Surat Kuasa?
Pemeriksaan grafonomi tidak hanya melihat bentuk akhir tanda tangan. Ahli dapat mengamati berbagai karakteristik, antara lain:
- kualitas dan kelancaran garis;
- ritme serta kecepatan gerak;
- proporsi antarbagian tanda tangan;
- arah dan hubungan antarstroke;
- posisi awal dan akhir gerakan;
- kesinambungan garis;
- keraguan gerak atau tremor yang tidak alami;
- tanda-tanda peniruan;
- kemungkinan reproduksi mekanis atau digital;
- persamaan dan perbedaan dengan pembanding.
Tidak setiap perbedaan berarti pemalsuan. Demikian pula, tidak setiap kemiripan berarti tanda tangan tersebut autentik.
Seluruh karakteristik harus dibaca sebagai satu kesatuan sebelum ahli menyusun kesimpulan.
Dokumen Pembanding Apa yang Dibutuhkan?
Kualitas pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas bahan yang diperiksa. Dalam perkara surat kuasa gugatan cerai, dokumen pembanding sebaiknya berasal dari sumber yang dapat diverifikasi.
Dokumen yang berpotensi digunakan sebagai pembanding antara lain:
- surat kuasa lain yang diketahui benar-benar ditandatangani oleh pihak tersebut;
- formulir bank yang ditandatangani langsung di hadapan petugas;
- perjanjian atau dokumen transaksi yang diakui;
- dokumen administrasi resmi;
- tanda tangan pada dokumen hukum lain;
- contoh tanda tangan yang dibuat untuk kebutuhan pemeriksaan;
- beberapa tanda tangan dari periode yang berdekatan dengan dokumen sengketa.
Satu tanda tangan pembanding biasanya belum cukup untuk menggambarkan variasi alami seseorang. Pemeriksa memerlukan beberapa contoh agar dapat membedakan perubahan yang masih wajar dengan perbedaan yang signifikan.
Pembanding dari periode yang terlalu jauh juga perlu digunakan secara hati-hati karena tanda tangan dapat berkembang atau berubah seiring waktu.
Mengapa Dokumen Asli Sangat Penting?
Dokumen asli memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan hasil pindai, foto, atau fotokopi.
Melalui dokumen asli, pemeriksa memiliki peluang lebih besar untuk mengamati:
- kualitas garis yang sebenarnya;
- ketegasan dan kontinuitas goresan;
- jejak gerak alat tulis;
- penumpukan garis;
- penghentian gerak;
- kemungkinan penelusuran atau tracing;
- karakteristik reproduksi.
Pada file hasil pindai atau fotokopi, sebagian informasi tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang. Resolusi rendah, kompresi file, bayangan, dan proses pencetakan ulang dapat menciptakan artefak yang menyerupai ketidakteraturan garis.
Pemeriksaan terhadap fotokopi atau hasil pindai tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Namun, keterbatasannya harus dinyatakan secara terbuka dan kesimpulannya tidak boleh melampaui kualitas bahan yang tersedia.
Apakah Tanda Tangan Bermasalah Membatalkan Akta Cerai?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya berdasarkan pemeriksaan tanda tangan.
Pemeriksaan grafonomi dapat membantu menjawab apakah tanda tangan pada surat kuasa mendukung berasal dari orang yang sama dengan pembanding terverifikasi. Namun, akibat hukum terhadap gugatan, putusan, maupun akta cerai tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan.
Surat kuasa yang tidak sah dapat dipersoalkan sebagai cacat formil karena berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk bertindak mewakili pihak lain. Dalam hukum acara perdata, gugatan yang diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan dapat menghadapi keberatan formil dan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima.
Namun, perkara dengan dugaan tanda tangan palsu memiliki lapisan yang lebih kompleks. Perlu diperiksa antara lain:
- siapa yang menyerahkan dokumen;
- bagaimana dokumen digunakan;
- apakah terdapat dokumen asli;
- siapa yang berkomunikasi dengan kuasa hukum;
- apakah pihak yang namanya tercantum pernah hadir;
- bagaimana proses pendaftaran perkara berlangsung;
- tindakan hukum apa yang telah dilakukan;
- apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- upaya hukum apa yang masih tersedia.
Karena itu, hasil pemeriksaan tanda tangan perlu dibaca bersama dokumen perkara, keterangan para pihak, bukti komunikasi, arsip pengadilan, dan alat bukti lainnya.
Pelajaran bagi Pengacara Keluarga
Perkara ini mengingatkan bahwa verifikasi surat kuasa seharusnya tidak dipandang sebagai formalitas.
Sebelum menggunakan surat kuasa dalam perkara keluarga, praktisi hukum perlu memastikan bahwa:
- Pemberi kuasa memahami isi dan tujuan dokumen.
- Identitas pemberi kuasa telah diverifikasi.
- Penandatanganan dilakukan melalui prosedur yang dapat ditelusuri.
- Dokumen asli disimpan dengan baik.
- Riwayat komunikasi dengan pemberi kuasa terdokumentasi.
- Tidak ada pihak ketiga yang mengambil alih proses tanpa kewenangan yang jelas.
Langkah-langkah tersebut bukan hanya melindungi klien. Dokumentasi yang baik juga melindungi advokat ketika keabsahan surat kuasa dipersoalkan di kemudian hari.
Pemeriksaan Grafonomi Tidak Menentukan Siapa yang Bersalah
Laporan grafonomi tidak menentukan unsur pidana, niat, keterlibatan, ataupun tanggung jawab seseorang.
Ahli grafonomi juga tidak menentukan apakah putusan pengadilan harus dibatalkan atau apakah suatu akta cerai tetap berlaku. Kesimpulan tersebut merupakan bagian dari penilaian hukum oleh penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim.
Peran pemeriksaan grafonomi lebih spesifik: memberikan analisis objektif terhadap tulisan atau tanda tangan yang dipersoalkan berdasarkan bahan pembanding yang telah terverifikasi.
Batas ini penting agar hasil pemeriksaan tidak berubah menjadi opini hukum atau tuduhan terhadap pihak tertentu.
Kesimpulan
Kasus akta cerai Sukabumi menunjukkan bahwa selembar surat kuasa dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang.
Ketika pihak yang tercantum sebagai pemberi kuasa menyangkal pernah menandatangani dokumen, pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan melihat kemiripan bentuk. Dokumen asli, pembanding yang memadai, konteks penandatanganan, serta rangkaian proses perkara perlu diperiksa secara menyeluruh.
Bagi pengacara keluarga dan praktisi Peradilan Agama, pemeriksaan grafonomi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperjelas autentisitas tanda tangan. Namun, hasilnya harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembuktian.
Apabila Anda sedang menangani perkara keluarga dan klien menyangkal tanda tangan pada surat kuasa, Grafonomi Indonesia menyediakan konsultasi awal untuk membantu menilai kelayakan dokumen, kecukupan pembanding, serta kemungkinan ruang lingkup pemeriksaan sebelum analisis penuh dilakukan.
Sumber berita: DetikJabar, “Usai Suami Jadi PPPK, Wanita Sukabumi Kaget Terima Akta Cerai”, diterbitkan dan diperbarui pada 23 Desember 2025.
Referensi hukum dan prosedur:
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pembahasan syarat formil surat kuasa khusus.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembahasan cacat formil gugatan dan surat kuasa khusus.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
