Sengketa merek sering dibaca sebagai persoalan nama brand, logo, dan siapa yang lebih dulu mendaftarkan. Padahal, dalam kasus tertentu, akar persoalannya bisa berada pada dokumen pengalihan hak: siapa yang benar-benar memberi persetujuan, apakah akun yang digunakan sah, dan apakah tanda tangan pada dokumen tersebut autentik.
Kasus Healthy Noona menjadi contoh yang menarik untuk dibahas. Antara Banten memberitakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menggelar perkara dugaan pengalihan hak atas merek Healthy Noona yang diduga dilakukan secara tidak sah. Dalam gelar perkara tersebut, dibahas dugaan penggunaan akun palsu pada sistem DJKI, penyalahgunaan data pribadi, dugaan penggunaan akta notaris yang tidak sah, serta pemalsuan tanda tangan pada dokumen pengalihan hak.
Bagi pengacara bisnis, pemilik brand, konsultan HKI, notaris, dan pelaku usaha, perkara seperti ini memberi satu pelajaran penting: sengketa merek tidak selalu berhenti pada siapa pemilik nama. Ketika ada dokumen pengalihan hak yang dipersoalkan, tanda tangan pemilik merek perlu dibaca sebagai bagian dari pembuktian.
Baca juga: Sekdes Jombang dan Surat Jual Beli Tanah: Tanda Tangan Siapa yang Dicatut?
Isu Berita: Dugaan Pengalihan Hak Merek Healthy Noona
Dalam pemberitaan Antara, gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai jadwal gelar perkara pemulihan kepemilikan Merek Healthy Noona Nomor Pendaftaran IDM000859592. Acara itu melibatkan berbagai unsur, termasuk Inspektorat Jenderal, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Teknologi Informasi, notaris terkait, pemohon, kuasa hukum, serta Kanwil Kementerian Hukum Banten.
Hal yang membuat kasus ini relevan bagi pembahasan grafonomi adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen pengalihan hak. Dalam konteks merek, tanda tangan pemilik bukan sekadar tanda administratif. Ia dapat menjadi petunjuk bahwa pemilik benar-benar memberikan persetujuan untuk mengalihkan hak kepada pihak lain.
Karena perkara ini masih dibahas dalam konteks dugaan, bahasa yang digunakan harus tetap netral. Artikel ini tidak sedang menyimpulkan siapa yang benar atau salah. Fokusnya adalah menjelaskan mengapa tanda tangan pada dokumen pengalihan merek perlu diuji secara objektif ketika pemilik merek menyangkal atau mempersoalkan persetujuan tersebut.
Baca juga: Kasus Amanda Manopo: Tanda Tangan Dokumen Kerja Sama Perlu Diuji?
Pengalihan Merek Bukan Sekadar Ubah Nama Pemilik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, termasuk melalui perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan tersebut juga berkaitan dengan pencatatan agar perubahan kepemilikan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Artinya, ketika hak atas merek berpindah, dokumen pendukungnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Bila dokumen pengalihan memuat tanda tangan pemilik, maka tanda tangan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam membaca apakah persetujuan benar-benar pernah diberikan.
Dalam praktiknya, sengketa merek bisa melibatkan beberapa lapisan. Ada lapisan administrasi DJKI, lapisan data akun, lapisan akta atau dokumen perjanjian, dan lapisan tanda tangan. Grafonomi hanya masuk pada lapisan tulisan tangan dan tanda tangan. Namun, lapisan ini bisa sangat penting bila yang dipersoalkan adalah apakah pemilik benar-benar menandatangani dokumen pengalihan.
Baca juga: Kasus Transfer Kuliah Sukoharjo: Tanda Tangan Transkrip Nilai Perlu Diuji?
Kapan Tanda Tangan Pengalihan Merek Perlu Diperiksa?
Pemeriksaan tanda tangan menjadi relevan ketika pemilik merek menyangkal pernah menyetujui pengalihan, merasa data pribadinya digunakan tanpa izin, atau menemukan adanya dokumen pengalihan yang tidak pernah ia tandatangani.
Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah tanda tangan tampak mirip. Tanda tangan yang ditiru bisa terlihat meyakinkan secara visual. Sebaliknya, tanda tangan autentik juga dapat memiliki variasi alami karena kondisi tangan, alat tulis, kecepatan, permukaan, dan situasi penandatanganan.
Pemeriksaan grafonomi melihat karakter yang lebih dalam, seperti kualitas garis, ritme gerak, kesinambungan stroke, proporsi, tekanan, keraguan gerak, indikasi peniruan, atau kemungkinan reproduksi. Pertanyaan utamanya bukan “mirip atau tidak”, melainkan apakah tanda tangan yang dipersoalkan mendukung berasal dari sumber yang sama dengan pembanding terverifikasi.
Dokumen yang Perlu Diamankan
Dalam sengketa pengalihan merek, pengacara perlu memetakan dokumen secara rapi sejak awal. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan banyak berkas, tetapi menentukan mana dokumen objek, mana pembanding, dan mana konteks administrasi.
Dokumen yang biasanya perlu diperhatikan antara lain:
- dokumen pengalihan hak merek atau perjanjian terkait;
- akta notaris atau dokumen pendukung yang dipersoalkan;
- riwayat permohonan, akun, dan pencatatan di sistem DJKI;
- bukti komunikasi mengenai persetujuan pengalihan;
- tanda tangan pembanding milik pemilik merek dari sumber terverifikasi.
Dokumen asli lebih kuat untuk pemeriksaan tanda tangan dibandingkan scan atau fotokopi. Jika bahan hanya berupa file digital atau salinan, pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkan, tetapi batas analisisnya perlu dijelaskan secara terbuka.
Batas Pemeriksaan Grafonomi dalam Sengketa Merek
Grafonomi Indonesia tidak menentukan apakah pengalihan merek sah secara administrasi, tidak memeriksa validitas akun DJKI, tidak menilai keabsahan seluruh akta notaris, dan tidak menyimpulkan siapa pelaku dugaan penyalahgunaan data.
Grafonomi dapat membantu menjawab satu pertanyaan spesifik: apakah tanda tangan pada dokumen pengalihan hak merek mendukung berasal dari orang yang sama dengan tanda tangan pembanding yang telah terverifikasi?
Jawaban atas pertanyaan ini kemudian perlu dibaca bersama bukti lain. Misalnya riwayat akun, data DJKI, dokumen notaris, bukti komunikasi, keterangan para pihak, serta hasil pemeriksaan digital apabila terdapat dugaan penggunaan akun palsu atau penyalahgunaan data pribadi.
Pelajaran bagi Pemilik Brand dan Pengacara Bisnis
Kasus Healthy Noona menunjukkan bahwa merek adalah aset bisnis yang perlu dijaga tidak hanya dari sisi pendaftaran, tetapi juga dari sisi dokumen pengalihan. Pemilik brand perlu memastikan bahwa akun, data pribadi, dokumen persetujuan, dan arsip tanda tangan dikelola dengan aman.
Bagi pengacara bisnis, sengketa merek seperti ini sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai persoalan administrasi HKI. Jika ada dugaan tanda tangan palsu, maka objek tanda tangan, pembanding, dan dokumen asli harus segera diamankan.
Bagi notaris atau pihak yang terlibat dalam dokumen pengalihan, jejak persetujuan para pihak menjadi sangat penting. Semakin besar nilai sebuah merek, semakin penting pula memastikan bahwa setiap dokumen yang mengalihkan hak dapat ditelusuri secara jelas.
Kesimpulan
Kasus Healthy Noona memberi pelajaran bahwa sengketa merek tidak selalu hanya soal nama brand. Ketika ada dugaan penggunaan akun palsu, akta tidak sah, penyalahgunaan data pribadi, dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen pengalihan hak, pemeriksaan harus dilakukan secara berlapis.
Grafonomi dapat membantu pada bagian tanda tangan. Pemeriksaan ini menilai apakah tanda tangan dalam dokumen pengalihan hak merek mendukung berasal dari pemilik yang sah berdasarkan pembanding terverifikasi. Namun, hasil grafonomi tetap harus dibaca bersama pemeriksaan administrasi DJKI, bukti digital, dokumen notaris, dan proses hukum yang berjalan.
Jika Anda menangani sengketa merek, pengalihan hak, atau dokumen persetujuan bisnis dengan tanda tangan yang dipersoalkan, Grafonomi Indonesia dapat membantu melakukan konsultasi awal untuk menilai kelayakan dokumen, kecukupan pembanding, dan batas pemeriksaan sebelum analisis penuh dilakukan.
Untuk uji keaslian tulisan atau tanda tangan, Anda dapat berkonsultasi dengan Grafonomi Indonesia. Jika kebutuhan Anda adalah membaca kondisi psikologis melalui tulisan tangan, maka konsultasi grafologi lebih sesuai.
Sumber berita utama: Antara Banten mengenai gelar perkara DJKI Kementerian Hukum dalam dugaan pengalihan hak atas merek Healthy Noona.
