Sejak Januari 2026, Indonesia mulai menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini penting diperhatikan oleh praktisi hukum, termasuk ketika menangani perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan tanda tangan.
Dalam Pasal 391 KUHP, pemalsuan surat diatur sebagai tindak pidana ketika seseorang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud agar surat tersebut digunakan seolah-olah benar dan tidak palsu, serta penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Dengan demikian, persoalan pemalsuan tanda tangan tidak hanya berkaitan dengan apakah sebuah tanda tangan terlihat berbeda atau menyerupai tanda tangan tertentu. Dalam suatu perkara, perlu dilihat dokumen yang memuat tanda tangan tersebut, fungsi dokumennya, bagaimana dokumen digunakan, serta aspek apa yang sebenarnya dipersoalkan.
Baca juga: Pemalsuan Dokumen dengan AI: Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?
Di sinilah pemeriksaan grafonomi dapat memiliki ruang yang spesifik. Ketika seseorang menyangkal pernah membubuhkan tanda tangan pada suatu dokumen, autentisitas tanda tangan tersebut dapat diperiksa dengan membandingkannya dengan tanda tangan pembanding yang diketahui sumbernya.
Namun, pemeriksaan tanda tangan tidak otomatis menentukan seluruh unsur tindak pidana. Hasil pemeriksaan berfokus pada objek tulisan atau tanda tangan yang diperiksa, sementara konteks penggunaan dokumen, kerugian, maksud, serta aspek hukum lainnya tetap perlu dinilai berdasarkan alat bukti dan fakta yang relevan.
Karena itu, memahami ketentuan pidananya saja belum cukup. Dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan, penting pula memahami bagian mana yang dapat diperiksa secara grafonomi dan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut ditempatkan dalam keseluruhan proses pembuktian.
Baca juga: Penyalahgunaan Sertifikat Tanah sebagai Agunan, Apa yang Harus Diperiksa?
Apa yang Diatur Pasal 391 KUHP tentang Pemalsuan Surat?
Pasal 391 KUHP baru mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuannya tidak hanya menyasar tindakan membuat atau memalsu surat, tetapi juga penggunaan surat yang diketahui tidak benar atau dipalsukan dalam kondisi yang memenuhi unsur pasal.
Secara sederhana, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, surat yang dipalsukan harus termasuk surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.
Baca juga: Dokumen Laporan Ahli Bisa Jadi Alat Bukti di Pengadilan? Ini Penjelasannya
Kedua, terdapat maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
Ketiga, penggunaan surat tersebut harus dapat menimbulkan kerugian.
Jadi, tidak setiap perubahan atau ketidakbenaran dalam sebuah dokumen otomatis memenuhi seluruh unsur Pasal 391. Pasal 391 juga mengatur orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya sama dengan ketentuan pada ayat (1).
Ancaman Pidananya
Untuk pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 391, ancamannya adalah:
- pidana penjara paling lama 6 tahun, atau
- pidana denda paling banyak kategori VI.
Denda kategori VI dalam UU No. 1 Tahun 2023 mencapai Rp. 2 miliar.
Karena itu, angka Rp. 2 miliar yang sering muncul dalam pembahasan pemalsuan surat berdasarkan KUHP baru bukan berarti setiap perkara otomatis dikenakan denda Rp. 2 miliar. Angka tersebut merupakan batas maksimum kategori denda.
Lalu, Di Mana Posisi Pemalsuan Tanda Tangan?
Dalam praktiknya, pemalsuan tanda tangan dapat menjadi bagian dari persoalan pemalsuan surat apabila tanda tangan tersebut digunakan dalam suatu surat yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 391.
Namun, perlu dibedakan antara dugaan tanda tangan tidak autentik dengan terpenuhinya tindak pidana pemalsuan surat. Pemeriksaan grafonomi dapat berfokus pada pertanyaan yang lebih spesifik: apakah tanda tangan yang tercantum pada dokumen mendukung sumber yang sama dengan tanda tangan pembanding yang diketahui berasal dari pihak tersebut.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu bagian dari pembuktian. Sementara unsur mengenai maksud penggunaan, fungsi surat, potensi kerugian, dan aspek pidananya tetap perlu dinilai berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti dalam perkara. Dengan demikian, Pasal 391 memberikan kerangka pidananya, sedangkan pemeriksaan grafonomi dapat membantu menjawab bagian yang berkaitan dengan autentisitas tulisan atau tanda tangan.
Bagaimana Membuktikan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dalam Perkara Pidana?
Ketika seseorang menyangkal pernah menandatangani suatu dokumen, persoalan pertama yang perlu diperjelas adalah apakah tanda tangan pada dokumen tersebut benar-benar berasal dari orang yang namanya tercantum.
Di sinilah pemeriksaan grafonomi dapat digunakan untuk menjawab bagian yang lebih spesifik dari perkara. Tanda tangan yang dipersoalkan dibandingkan dengan tanda tangan pembanding yang diketahui berasal dari pihak yang sama. Pemeriksaan tidak hanya melihat kemiripan bentuk secara visual, tetapi juga karakteristik yang terdapat dalam tulisan dan tanda tangan.
Beberapa karakteristik yang dapat dianalisis antara lain:
- struktur dan bentuk tanda tangan.
- arah serta pola gerakan.
- karakteristik goresan.
- hubungan antarbagian tanda tangan.
- persamaan yang signifikan. dan
- perbedaan yang signifikan.
Tidak Cukup Hanya Melihat “Mirip” atau “Tidak Mirip”
Tanda tangan seseorang dapat memiliki variasi alami. Karena itu, dua tanda tangan dari orang yang sama tidak harus terlihat identik. Sebaliknya, tanda tangan yang terlihat sangat mirip juga tidak otomatis membuktikan bahwa keduanya dibuat oleh orang yang sama.
Pemeriksaan perlu melihat karakteristik yang lebih mendalam dengan menggunakan bahan pembanding yang memadai. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan juga dapat menggunakan alat bantu seperti digital microscope dan perangkat lunak pengukuran untuk membantu mengamati karakteristik objek secara lebih detail.
Dokumen Asli Tetap Penting
Kondisi bahan yang diperiksa juga perlu diperhatikan. Dokumen asli memberikan objek pemeriksaan yang berbeda dibandingkan fotokopi, scan, atau foto. Pada bahan reproduksi, sebagian karakteristik tanda tangan dapat berubah atau tidak terlihat dengan jelas.
Karena itu, apabila dokumen asli tersedia, bahan tersebut perlu dipertahankan. Jika yang tersedia hanya salinan, kualitas bahan perlu dinilai terlebih dahulu untuk menentukan sejauh mana pemeriksaan dapat dilakukan. Hal yang sama berlaku terhadap tanda tangan pembanding. Pembanding harus diketahui sumbernya agar perbandingan dapat dilakukan secara relevan.
Hasil Grafonomi Bukan Pengganti Seluruh Pembuktian
Pemeriksaan grafonomi memiliki ruang lingkup yang spesifik. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanda tangan yang dipersoalkan tidak mendukung sumber yang sama dengan pembanding, temuan tersebut dapat menjadi bagian dari pembuktian mengenai autentisitas tanda tangan. Namun, hasil pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 391.
Persoalan mengenai siapa yang membuat atau menggunakan dokumen, maksud penggunaan, fungsi dokumen, potensi kerugian, dan unsur pidana lainnya tetap perlu dinilai berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang tersedia. Karena itu, posisi pemeriksaan grafonomi adalah memberikan informasi objektif mengenai tulisan atau tanda tangan yang menjadi objek pemeriksaan, kemudian hasilnya ditempatkan bersama bukti-bukti lain dalam perkara.
Membaca Hasil Pemeriksaan Tanda Tangan dalam Konteks Perkara
Dalam perkara pemalsuan tanda tangan, hasil pemeriksaan grafonomi sebaiknya tidak dibaca secara terpisah dari dokumen dan rangkaian peristiwa yang sedang diperiksa. Misalnya, pemeriksaan menemukan bahwa tanda tangan pada sebuah surat tidak mendukung sumber yang sama dengan tanda tangan pembanding. Temuan tersebut memberikan informasi mengenai autentisitas tanda tangan, tetapi masih ada pertanyaan lain yang harus dijawab melalui alat bukti lainnya.
Pengacara dapat menempatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk membantu memperjelas posisi dokumen dalam perkara. Misalnya, tanda tangan yang dipersoalkan terdapat pada surat kuasa, perjanjian, dokumen transaksi, atau surat yang digunakan sebagai bukti suatu peristiwa. Konteks penggunaan dokumen menjadi penting karena satu tanda tangan tidak berdiri sendiri. Nilai pembuktiannya perlu dibaca bersama dengan bagaimana dokumen tersebut dibuat, digunakan, dan berkaitan dengan peristiwa yang sedang diperkarakan.
Hal ini juga membuat pertanyaan pemeriksaan menjadi penting. Pemeriksaan yang terlalu luas dapat menghasilkan pertanyaan yang tidak relevan dengan objek grafonomi. Sebaliknya, pertanyaan yang spesifik dapat membantu memperjelas informasi apa yang sebenarnya ingin diperoleh dari pemeriksaan. Misalnya, fokus pemeriksaan dapat diarahkan pada apakah tanda tangan yang terdapat pada dokumen tertentu mendukung sumber yang sama dengan tanda tangan pembanding yang diketahui berasal dari pihak tertentu. Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian dapat ditempatkan bersama bukti lain yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, hasil pemeriksaan grafonomi tidak diposisikan sebagai satu-satunya jawaban atas perkara. Ia memberikan satu bagian informasi yang spesifik, sementara penilaian terhadap keseluruhan tindak pidana tetap berada dalam kerangka pembuktian perkara.
Insight: Ancaman Pidananya Besar, tetapi Pembuktiannya Tetap Harus Spesifik
Berlakunya KUHP baru membuat pembahasan mengenai pemalsuan tanda tangan semakin relevan bagi praktisi hukum. Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ancaman pidana yang cukup berat untuk pemalsuan surat yang memenuhi unsur pasalnya, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Namun, besarnya ancaman pidana tidak berarti setiap tanda tangan yang dipersoalkan otomatis merupakan tindak pidana pemalsuan surat. Yang perlu dibuktikan tetap bergantung pada fakta perkara. Ketika tanda tangan menjadi bagian yang dipersoalkan, pemeriksaan grafonomi dapat membantu memberikan informasi mengenai apakah tanda tangan tersebut mendukung sumber yang sama dengan pembanding yang diketahui.
Setelah itu, temuan tersebut perlu ditempatkan bersama bukti lain untuk melihat keseluruhan peristiwa. Jadi, dalam perkara pemalsuan tanda tangan, angka ancaman pidana menunjukkan konsekuensinya, sedangkan pemeriksaan yang tepat membantu memperjelas salah satu bagian yang harus dibuktikan.
Kesimpulan
Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan mengenai pemalsuan surat perlu diperhatikan kembali oleh praktisi hukum. Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI, yaitu maksimal Rp. 2 miliar. Namun, dugaan pemalsuan tanda tangan tetap perlu dibuktikan berdasarkan fakta dan unsur yang relevan dalam perkara. Tidak setiap tanda tangan yang terlihat berbeda atau disangkal otomatis menunjukkan terpenuhinya tindak pidana pemalsuan surat.
Ketika autentisitas tanda tangan menjadi persoalan, pemeriksaan grafonomi dapat memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai tanda tangan yang dipersoalkan dengan membandingkannya terhadap pembanding yang diketahui sumbernya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses pembuktian, bersama dokumen, keterangan, dan alat bukti lain yang relevan.
Konsultasi Pemeriksaan Tanda Tangan
Jika Anda menangani perkara dengan dugaan pemalsuan tanda tangan atau surat, Grafonomi Indonesia dapat membantu melakukan pemeriksaan terhadap tulisan dan tanda tangan sesuai objek serta bahan yang tersedia.
Konsultasikan dokumen dan tanda tangan yang dipersoalkan sebelum menentukan pemeriksaan yang diperlukan.
Ebook Grafonomi Indonesia
Ingin memahami lebih jauh mengenai pemeriksaan tanda tangan dan dokumen dalam perkara hukum?
Klik di sini untuk mendapatkan ebook Grafonomi Indonesia.
Pelajari bagaimana tanda tangan dan dokumen dapat diperiksa, apa yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan, serta batas informasi yang dapat diberikan dari hasil analisis grafonomi.
