Kasus keterangan palsu dalam akta autentik perlu dibaca dengan hati-hati, terutama ketika persoalannya berawal dari identitas yang digunakan dalam pembuatan akta. Dalam praktik hukum, akta autentik tidak hanya bergantung pada bentuk dokumen, tetapi juga pada keterangan para pihak, identitas yang dipakai, kehadiran penghadap, serta tanda tangan yang menegaskan persetujuan mereka.
Bareskrim Polri diberitakan menangani perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi tertanggal 3 Februari 2025 dan berkaitan dengan dugaan penggunaan KTP atas nama CVT dengan status perkawinan “belum kawin”. Pelapor berinisial AC menyatakan adanya dugaan pemalsuan identitas dalam akta autentik tersebut.
Bagi notaris, pengacara keluarga, penyidik, dan praktisi korporasi, isu ini penting karena tidak semua masalah akta otomatis berarti tanda tangannya palsu. Ada perbedaan antara keterangan palsu dalam isi akta, identitas yang tidak benar, dan tanda tangan penghadap yang disangkal.
Isu Berita: Status Perkawinan dalam KTP yang Digunakan untuk Akta
Dalam pemberitaan Tribrata News, Bareskrim menyebut perkara ini bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik, yaitu KTP atas nama CVT yang mencantumkan status perkawinan “belum kawin”.
Antara juga memberitakan pokok perkara yang sama, yaitu perkembangan penanganan dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri.
Dalam artikel ini, kita tidak sedang menyimpulkan siapa yang benar atau salah. Selama proses hukum masih berjalan, istilah yang tepat tetap dugaan. Fokus pembahasan ini adalah bagaimana membedakan persoalan identitas, isi akta, dan tanda tangan dalam konteks pemeriksaan dokumen.
Baca juga: Surat Tanah 1984 Dipakai, Tanda Tangannya Berbeda?
Identitas sebagai Dasar Akta Autentik
Dalam pembuatan akta, identitas penghadap menjadi fondasi penting. Notaris atau pejabat pembuat akta perlu mengetahui siapa yang hadir, dalam kapasitas apa ia bertindak, dan keterangan apa yang diberikan untuk dituangkan ke dalam akta.
Jika identitas yang digunakan bermasalah, maka pertanyaannya bisa melebar. Apakah data yang diberikan benar? Apakah pihak yang hadir benar orang yang bersangkutan? Apakah status hukum yang dicantumkan sesuai dengan fakta administrasi? Apakah tanda tangan pada akta benar dibuat oleh penghadap?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dicampur menjadi satu. Pemeriksaan status perkawinan dalam KTP tentu berbeda dengan pemeriksaan tanda tangan. Status perkawinan perlu diverifikasi melalui data kependudukan dan administrasi terkait. Sementara tanda tangan perlu diperiksa melalui pembanding yang terverifikasi.
Baca juga: SK Tarif Air Terbit, Tanda Tangan Bupati Dipersoalkan
Keterangan Palsu dan Tanda Tangan Palsu Itu Berbeda
Dalam perkara akta autentik, ada dua kemungkinan masalah yang sering tertukar.
Pertama, seseorang benar-benar hadir dan menandatangani akta, tetapi keterangan yang diberikan diduga tidak benar. Dalam situasi ini, fokusnya berada pada kebenaran isi atau keterangan yang dimasukkan ke dalam akta.
Kedua, seseorang menyangkal pernah hadir atau pernah menandatangani akta. Dalam situasi ini, fokus pemeriksaannya bergeser ke autentisitas tanda tangan dan kemungkinan pencatutan identitas.
Grafonomi relevan pada situasi kedua, yaitu ketika tanda tangan atau tulisan tangan dipersoalkan. Grafonomi tidak menentukan apakah status “belum kawin” dalam KTP benar atau salah. Itu adalah ranah administrasi kependudukan dan pembuktian hukum. Namun, bila tanda tangan penghadap disangkal, pemeriksaan grafonomi dapat membantu menilai apakah tanda tangan tersebut mendukung berasal dari orang yang sama dengan pembanding terverifikasi.
Kapan Tanda Tangan Penghadap Perlu Diuji?
Tanda tangan penghadap perlu dipertimbangkan untuk diperiksa ketika muncul penyangkalan dari pihak yang namanya tercantum, atau ketika ada indikasi bahwa identitas seseorang digunakan tanpa persetujuan.
Dalam praktiknya, pemeriksaan tanda tangan dapat menjadi relevan jika:
- penghadap menyangkal pernah menandatangani akta;
- ada dugaan identitas seseorang digunakan oleh pihak lain;
- tanda tangan pada akta berbeda signifikan dengan arsip pembanding;
- ada beberapa dokumen terkait yang tanda tangannya tidak konsisten;
- dokumen asli tersedia dan dapat dibandingkan dengan pembanding terverifikasi.
Pemeriksaan seperti ini tidak dilakukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memperjelas bagian yang dapat diuji secara objektif. Hasilnya tetap perlu dibaca bersama alat bukti lain, termasuk data kependudukan, keterangan saksi, dokumen pendukung, dan proses pembuatan akta.
Batas Pemeriksaan Grafonomi dalam Akta Autentik
Grafonomi Indonesia berfokus pada tulisan tangan dan tanda tangan. Karena itu, pemeriksaan grafonomi tidak menentukan apakah akta autentik tersebut sah secara hukum, apakah notaris lalai, atau apakah keterangan dalam KTP benar.
Yang dapat dianalisis adalah karakteristik tanda tangan atau tulisan tangan yang dipersoalkan. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kualitas garis, ritme gerak, kesinambungan stroke, proporsi, tekanan, keraguan gerak, tanda peniruan, serta perbedaan signifikan dari pembanding.
Jika bahan yang tersedia hanya berupa fotokopi atau hasil pindai, pemeriksaan tetap harus hati-hati. Salinan dapat membantu tahap awal, tetapi dokumen asli jauh lebih kuat karena memuat detail garis dan gerak yang lebih lengkap.
Pelajaran bagi Notaris dan Praktisi Hukum
Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa akta autentik dibangun dari beberapa lapisan kepercayaan: identitas, keterangan, kehadiran, persetujuan, dan tanda tangan. Bila salah satu lapisan dipersoalkan, pemeriksaannya harus diarahkan sesuai bidangnya.
Bagi notaris, dokumentasi proses penghadapan menjadi sangat penting. Bagi pengacara, pemetaan masalah perlu dilakukan sejak awal: apakah yang dipersoalkan adalah status perkawinan, identitas, kehadiran, tanda tangan, atau isi akta. Bagi penyidik, pemisahan ini membantu menentukan alat bukti dan ahli yang tepat.
Dalam konteks pembuktian, pemeriksaan tanda tangan tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama dokumen administrasi, riwayat kependudukan, keterangan pihak terkait, dan bukti lain yang menjelaskan bagaimana akta tersebut dibuat.
Kesimpulan
Kasus dugaan keterangan palsu dalam akta autentik yang ditangani Bareskrim menunjukkan bahwa persoalan akta tidak selalu sederhana. Ketika KTP dengan status perkawinan tertentu digunakan dalam pembuatan akta, persoalannya bisa menyentuh identitas, keterangan hukum, dan tanda tangan penghadap.
Grafonomi dapat berperan ketika tanda tangan pada akta atau dokumen pendukung disangkal. Namun, grafonomi tidak menentukan benar atau salahnya data KTP, status perkawinan, atau keabsahan akta secara keseluruhan.
Jika Anda menangani perkara akta autentik dengan tanda tangan penghadap yang dipersoalkan, Grafonomi Indonesia dapat membantu melakukan konsultasi awal untuk menilai kelayakan dokumen, kecukupan pembanding, dan batas pemeriksaan sebelum analisis penuh dilakukan.
Untuk uji keaslian tulisan atau tanda tangan, Anda dapat berkonsultasi dengan Grafonomi Indonesia. Jika kebutuhan Anda adalah membaca kondisi psikologis melalui tulisan tangan, maka konsultasi grafologi lebih sesuai.
Sumber berita utama: Tribrata News Polri dan Antara mengenai penanganan dugaan keterangan palsu dalam akta autentik oleh Bareskrim Polri.
