Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru resmi berlaku dan menggantikan ketentuan pidana dalam KUHP lama yang selama ini menjadi rujukan dalam berbagai perkara, termasuk pemalsuan surat. Bagi praktisi hukum, perubahan ini penting diperhatikan karena perkara yang sebelumnya sering dikaitkan dengan Pasal 263 KUHP lama kini perlu dilihat dalam kerangka ketentuan baru, salah satunya Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023.
Menariknya, perubahan tersebut tidak berarti ancaman pidana penjaranya langsung berubah menjadi lebih berat. Pada Pasal 391, ancaman pidana penjara untuk pemalsuan surat tetap paling lama 6 tahun. Perbedaannya, ketentuan baru juga memberikan alternatif pidana denda paling banyak kategori VI.
Perubahan ini membuat pembahasan mengenai pemalsuan tanda tangan menjadi lebih menarik. Bukan hanya karena nomor pasalnya berubah, tetapi karena struktur sanksinya juga perlu dipahami dengan tepat. Namun, ada satu hal yang tetap penting: perubahan pasal tidak mengubah kebutuhan untuk membuktikan apakah tanda tangan yang dipersoalkan memang autentik atau tidak.
Baca juga: Sanksi Pemalsuan Tanda Tangan KUHP: Dua Pengacara Maluku Utara Tersangka
Ketika sebuah dokumen diduga dipalsukan dan tanda tangan menjadi bagian yang dipersoalkan, pemeriksaan grafonomi dapat membantu memberikan informasi mengenai autentisitas tanda tangan tersebut. Karena itu, memahami perbedaan Pasal 263 dan Pasal 391 penting bagi praktisi hukum, tetapi memahami bagaimana dugaan pemalsuan tanda tangan dapat diperiksa juga tidak kalah penting.
Pasal 263 vs Pasal 391: Apa yang Sebenarnya Berubah?
Perubahan dari Pasal 263 KUHP lama ke Pasal 391 KUHP baru tidak berarti seluruh konsep pemalsuan surat berubah secara drastis. Salah satu perubahan yang paling terlihat justru berada pada struktur sanksinya. Pada Pasal 263 KUHP lama, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ketentuan penggunaan surat palsu juga memiliki ancaman yang sama.
Sementara itu, Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, tetapi memberikan alternatif berupa pidana denda paling banyak kategori VI. Denda kategori VI dalam KUHP baru memiliki batas maksimal Rp. 2 miliar.
Baca juga: Pemalsuan Dokumen dengan AI: Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?
Artinya, jika hanya melihat ancaman pidana penjara, angka maksimalnya tetap sama:
Pasal 263 KUHP lama → maksimal 6 tahun penjara
Pasal 391 KUHP baru → maksimal 6 tahun penjara atau denda kategori VI
Baca juga: Pemalsuan Tanda Tangan Menurut KUHP 2026: Penjara 6 Tahun, Denda 2 Miliar.
Jadi, perubahan yang perlu diperhatikan bukan bahwa hukuman penjaranya otomatis menjadi lebih berat. Yang berubah adalah adanya alternatif pidana denda dalam rumusan sanksinya. Dalam memahami perubahan ini, penting juga melihat pembahasan mengenai ketentuan baru secara lebih lengkap. Baca juga artikel “Pemalsuan Tanda Tangan Menurut KUHP 2026: Ancaman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar” untuk memahami lebih jauh mengenai Pasal 391 dan kaitannya dengan dugaan pemalsuan tanda tangan.
Bagaimana dengan Pemalsuan Tanda Tangan?
Di sini perlu diperhatikan satu hal penting. Baik dalam konteks Pasal 263 KUHP lama maupun Pasal 391 KUHP baru, pembahasan mengenai tanda tangan tidak sebaiknya dipisahkan dari surat atau dokumen tempat tanda tangan tersebut digunakan.
Tanda tangan yang diduga palsu dapat menjadi bagian dari persoalan pemalsuan surat apabila dokumen tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal terkait. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa “tanda tangan palsu otomatis berarti Pasal 391.” Yang perlu dilihat adalah keseluruhan konteks dokumen dan unsur tindak pidananya.
Apakah Pemalsuan Tanda Tangan Otomatis Masuk Pasal 391?
Perubahan dari Pasal 263 ke Pasal 391 tidak berarti setiap tanda tangan yang dinyatakan palsu otomatis dapat dikenakan Pasal 391. Pasal 391 berbicara mengenai pemalsuan surat. Rumusannya mencakup surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud agar surat tersebut digunakan seolah-olah benar dan tidak palsu, serta penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
Karena itu, ketika tanda tangan menjadi persoalan, tanda tangan tersebut perlu dilihat dalam konteks dokumen tempat tanda tangan itu berada. Misalnya, seseorang menyangkal pernah menandatangani surat perjanjian. Persoalannya bukan hanya apakah tanda tangan tersebut autentik atau tidak, tetapi juga bagaimana surat tersebut digunakan dan apa akibat yang ditimbulkannya.
Di sinilah pemeriksaan grafonomi memiliki ruang yang lebih spesifik. Jika autentisitas tanda tangan dipersoalkan, pemeriksaan dapat membandingkan tanda tangan pada dokumen dengan tanda tangan pembanding yang diketahui berasal dari pihak yang sama. Pemeriksaan tersebut dapat memberikan informasi mengenai karakteristik tanda tangan dan apakah tanda tangan yang dipersoalkan mendukung sumber yang sama dengan pembanding.
Namun, hasil pemeriksaan tersebut tidak otomatis menjawab seluruh unsur Pasal 391. Pemeriksaan grafonomi dapat memberikan informasi mengenai autentisitas tulisan atau tanda tangan. Sementara persoalan mengenai maksud penggunaan surat, fungsi surat, potensi kerugian, serta unsur pidana lainnya tetap perlu dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti lain.
Jadi, ada dua hal yang perlu dipisahkan:
Pemalsuan tanda tangan → persoalan autentisitas tulisan atau tanda tangan yang dapat diperiksa.
Pemalsuan surat menurut Pasal 391 → persoalan hukum yang harus dilihat berdasarkan keseluruhan unsur pasalnya.
Pemisahan ini penting agar hasil pemeriksaan grafonomi tidak ditarik menjadi kesimpulan yang melampaui ruang lingkup pemeriksaannya.
Apa Arti Perubahan Pasal 263 ke Pasal 391 bagi Penanganan Perkara?
Perubahan ketentuan tidak cukup dipahami hanya dengan mengganti nomor pasal dalam dokumen perkara. Bagi pengacara, yang lebih penting adalah memahami rumusan pasal mana yang relevan dengan peristiwa dan bagaimana unsur-unsurnya harus dibuktikan.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat, keberadaan tanda tangan yang dipersoalkan merupakan salah satu bagian yang perlu dilihat. Tetapi tanda tangan tersebut berada di dalam sebuah dokumen yang memiliki fungsi dan konteks tertentu.
Karena itu, analisis perkara sebaiknya tidak berhenti pada kalimat bahwa “tanda tangannya palsu.” Perlu dilihat pula bagaimana dokumen tersebut digunakan, untuk kepentingan apa, dan apakah penggunaan tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 391.
Perubahan lain yang perlu diperhatikan adalah struktur sanksinya. Pasal 263 KUHP lama mencantumkan ancaman penjara paling lama 6 tahun, sedangkan Pasal 391 KUHP baru mempertahankan batas tersebut sekaligus memberikan alternatif denda paling banyak kategori VI.
Dengan demikian, ketika menangani perkara setelah KUHP baru berlaku, praktisi hukum perlu membedakan antara perubahan norma pidana dan pembuktian fakta dalam perkara konkret.
Perubahan nomor pasal tidak otomatis mengubah cara sebuah tanda tangan diperiksa. Jika autentisitas tanda tangan menjadi persoalan, pemeriksaan tetap perlu diarahkan pada objek tulisan atau tanda tangan yang relevan, dengan menggunakan bahan pembanding yang memadai.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat membantu memperjelas salah satu bagian dari perkara, tetapi tetap perlu dibaca bersama bukti mengenai dokumen, penggunaannya, dan fakta-fakta lain yang relevan.
Jadi, bagi pengacara, perubahan dari Pasal 263 ke Pasal 391 bukan sekadar persoalan “pasalnya sekarang menjadi berapa?”. Yang lebih penting adalah memahami rumusan baru, struktur sanksinya, serta bagaimana fakta perkara ditempatkan terhadap unsur yang harus dibuktikan.
Insight: Bukan Sekadar Ganti Nomor Pasal
Perubahan dari Pasal 263 ke Pasal 391 menunjukkan bahwa pembaruan KUHP tidak selalu berarti ancaman pidananya dibuat lebih berat atau lebih ringan secara sederhana. Dalam konteks pemalsuan surat, batas maksimal pidana penjaranya tetap 6 tahun, tetapi KUHP baru memberikan alternatif pidana denda kategori VI. Karena itu, yang perlu diperhatikan praktisi hukum bukan hanya perubahan nomor pasalnya, tetapi bagaimana rumusan baru tersebut diterapkan pada fakta perkara.
Begitu pula dengan tanda tangan. Dugaan tanda tangan palsu tidak seharusnya langsung disamakan dengan terpenuhinya seluruh unsur pemalsuan surat. Tanda tangan merupakan bagian dari dokumen yang harus dilihat bersama fungsi surat, tujuan penggunaannya, serta akibat yang ditimbulkan.
Di sisi pembuktian, pemeriksaan grafonomi dapat membantu memperjelas satu bagian yang spesifik: apakah tanda tangan yang dipersoalkan mendukung sumber yang sama dengan pembanding yang diketahui.
Jadi, setelah KUHP baru berlaku, pengacara tidak hanya perlu memperbarui referensi pasalnya, tetapi juga memastikan bahwa perubahan norma, fakta perkara, dan alat bukti tetap dibaca dalam satu kerangka yang tepat.
Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana pemeriksaan tanda tangan ditempatkan dalam perkara berdasarkan KUHP baru, baca juga artikel “Pemalsuan Tanda Tangan Menurut KUHP 2026: Ancaman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar.”
Kesimpulan
Peralihan dari Pasal 263 KUHP lama ke Pasal 391 KUHP baru bukan sekadar perubahan nomor pasal. Dalam hal sanksi, ancaman pidana penjara paling lama tetap 6 tahun, tetapi Pasal 391 memberikan alternatif denda paling banyak kategori VI, yang mencapai maksimal Rp2 miliar.
Namun, perubahan sanksi tersebut tidak berarti setiap dugaan pemalsuan tanda tangan otomatis dikenakan hukuman maksimal. Penerapan pasal tetap bergantung pada fakta dan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam perkara.
Ketika tanda tangan menjadi bagian yang dipersoalkan, pemeriksaan grafonomi dapat membantu memberikan informasi mengenai autentisitas tanda tangan tersebut. Hasilnya kemudian dapat ditempatkan bersama dokumen dan alat bukti lainnya untuk melihat keseluruhan perkara.
Jadi, yang berubah bukan hanya nomor pasalnya. Cara memahami rumusan baru, struktur sanksi, dan hubungan antara fakta dengan unsur yang harus dibuktikan juga perlu diperhatikan.
Konsultasi Pemeriksaan Tanda Tangan dan Dokumen
Jika Anda sedang menangani perkara dengan dugaan pemalsuan tanda tangan atau surat, Grafonomi Indonesia dapat membantu melakukan pemeriksaan terhadap tulisan dan tanda tangan sesuai objek serta bahan yang tersedia.
Konsultasikan dokumen dan tanda tangan yang dipersoalkan sebelum menentukan pemeriksaan yang diperlukan.
Ebook Grafonomi Indonesia
Ingin memahami lebih jauh mengenai pemeriksaan tanda tangan dan dokumen dalam perkara hukum?
Klik di sini untuk mendapatkan ebook Grafonomi Indonesia.
Pelajari bagaimana tanda tangan dan dokumen dapat diperiksa, apa yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan, serta batas informasi yang dapat diberikan dari hasil analisis grafonomi.
