Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian strategis hingga triwulan III dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan perkembangan signifikan, terutama terkait penyelesaian sengketa pertanahan, Reforma Agraria, hingga pendaftaran tanah ulayat.
Laporan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum agraria serta meningkatkan pelayanan pertanahan nasional.
Artikel ini membahas bagaimana progres, capaian, dan dukungan legislatif menjadi fondasi percepatan agenda pertanahan nasional.
1. Penyelesaian Sengketa Mencapai 99,45% dari Target
Capaian paling menonjol dalam triwulan III adalah penyelesaian sengketa, konflik, perkara, dan kejahatan pertanahan yang hampir mencapai target penuh.
Hingga triwulan III:
- 1.991 kasus telah diselesaikan
- Realisasi mencapai 99,45%
- Indikator kuat peningkatan efektivitas penyelesaian masalah pertanahan
💡 Fakta
Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penyelesaian konflik agraria berjalan optimal dan lebih responsif dibanding tahun sebelumnya.
2. Capaian Reforma Agraria: 8.900 KK Telah Diberdayakan
Program Reforma Agraria menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset.
Capaian triwulan III:
- 8.900 Kepala Keluarga (KK) telah menerima manfaat
- Realisasi telah mencapai 93,27% dari target
- Memberikan kepastian hukum, peningkatan akses lahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
❗ Yang penting:
Reforma Agraria tidak hanya distribusi lahan, tetapi juga upaya membangun produktivitas dan kesejahteraan berkelanjutan.
3. Pendaftaran Tanah Ulayat: Melampaui Target dengan 17 Bidang
Salah satu pencapaian yang menonjol adalah keberhasilan program pendaftaran tanah ulayat yang melebihi target.
Rinciannya:
- 17 bidang tanah ulayat telah terdaftar
- Realisasi melampaui target
- Langkah krusial untuk pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat
💡 Fakta
Pencatatan tanah ulayat memberi legitimasi hukum dan mencegah potensi konflik di kemudian hari.
4. Komisi II DPR Beri Dukungan Penuh
Komisi II DPR menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program ATR/BPN, khususnya terkait:
- percepatan penyelesaian sengketa;
- penguatan Reforma Agraria;
- pendataan tanah ulayat;
- kebutuhan anggaran untuk menjalankan program strategis.
Dukungan legislatif memastikan program pertanahan nasional memiliki landasan kuat untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan.
Kesimpulan
Capaian ATR/BPN hingga triwulan III menunjukkan progres luar biasa dalam penyelesaian sengketa, pemberdayaan melalui Reforma Agraria, dan perlindungan hak masyarakat adat melalui pendaftaran tanah ulayat.
Dukungan Komisi II DPR memperkuat keyakinan bahwa agenda pertanahan nasional akan berjalan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
🔍 Ingin mengetahui update terkini seputar kebijakan dan progres kerja ATR/BPN?
Ikuti berita resmi Grafonomi.id dan rilis perkembangan sektor agraria untuk memastikan informasi yang akurat dan kredibel.
