Dalam banyak kasus perdata dan pidana di Indonesia, sengketa keaslian tanda tangan sering menjadi inti perdebatan.
Pihak satu mengaku tanda tangan asli, pihak lain menuduh palsu — dan di sinilah pengadilan membutuhkan bukti ilmiah dari ahli forensik dokumen.
Mahkamah Agung (MA) sendiri telah berkali-kali menegaskan pentingnya keterangan ahli tanda tangan sebagai alat bukti sah yang memiliki kekuatan hukum.
Artikel ini membahas secara komprehensif bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) memandang kekuatan pembuktian dari keterangan ahli forensik tanda tangan, khususnya dalam perkara yang menyangkut keaslian dokumen dan otentisitas akta.
Dalam berbagai putusan, MA menegaskan bahwa hasil pemeriksaan grafonomi, yakni analisis ilmiah terhadap tulisan tangan dan tanda tangan, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 184 KUHAP.
1. Yurisprudensi MA: Ahli Tanda Tangan Diakui Sebagai Alat Bukti Ilmiah
Dalam sistem peradilan Indonesia, yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi acuan bagi perkara serupa di masa mendatang.
MA telah berulang kali mengakui bahwa analisis ahli tanda tangan (grafonomi forensik) merupakan alat bukti ilmiah yang sah sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 184 KUHAP.
Beberapa yurisprudensi penting yang sering dijadikan rujukan antara lain:
- Putusan MA No. 2945 K/Pdt/2016: menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ahli tanda tangan dapat digunakan untuk menentukan keaslian dokumen yang disengketakan.
- Putusan MA No. 252 K/Pid/2010: menyatakan bahwa analisis forensik tanda tangan memiliki kekuatan pembuktian objektif dalam perkara pemalsuan surat.
- Putusan MA No. 2570 K/Pdt/2018: hakim menjadikan laporan hasil pemeriksaan ahli dokumen sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan perjanjian karena ditemukan pemalsuan tanda tangan.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan grafonomi bukan sekadar pendapat ahli, tetapi alat bukti ilmiah yang dapat memengaruhi putusan pengadilan.
2. Mengapa Keterangan Ahli Tanda Tangan Penting dalam Proses Hukum
Ahli tanda tangan berperan mengungkap kebenaran material dalam dokumen hukum yang disengketakan.
Melalui analisis ilmiah seperti:
- pemeriksaan tekanan pena,
- arah dan ritme goresan,
- struktur mikroskopik tanda tangan,
- serta perbandingan dengan dokumen pembanding (K / Known Document),
ahli grafonomi dapat memastikan apakah tanda tangan tersebut benar ditulis oleh individu yang bersangkutan atau hasil pemalsuan.
Temuan ini sering menjadi bukti krusial yang memperkuat posisi hukum salah satu pihak.
3. Bagaimana Pengadilan Menilai Bukti Ahli Grafonomi
Hakim tidak hanya menilai bentuk fisik tanda tangan, tetapi juga objektivitas, metode, dan keilmiahan laporan ahli.
Beberapa aspek yang dinilai antara lain:
- Apakah pemeriksaan dilakukan sesuai standar forensik dokumen internasional,
- Apakah terdapat laporan tertulis resmi (LHPD),
- Apakah ahli memiliki kompetensi dan sertifikasi profesional,
- Apakah hasil analisis disampaikan secara netral tanpa keberpihakan.
Jika semua unsur ini terpenuhi, laporan hasil pemeriksaan ahli tanda tangan dapat diterima sebagai bukti yang kuat dan kredibel di pengadilan.
4. Contoh Kasus Nyata dari Yurisprudensi
Dalam kasus pemalsuan tanda tangan perjanjian utang-piutang yang diperiksa di Mahkamah Agung, pihak tergugat menyangkal telah menandatangani dokumen perjanjian tersebut.
Hasil analisis grafonomi menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tanda tangan di dokumen sengketa dengan tanda tangan asli pada dokumen pembanding.
Berdasarkan laporan ahli, hakim menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena terbukti menggunakan tanda tangan palsu.
Keputusan ini menjadi preseden penting bahwa bukti ahli tanda tangan dapat menentukan validitas dokumen hukum.
5. Implikasi Hukum bagi Pemalsuan Tanda Tangan
Jika terbukti ada unsur pemalsuan, pelaku dapat dijerat dengan:
- Pasal 263 KUHP: pemalsuan surat, ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.
- Pasal 264 KUHP: pemalsuan dokumen otentik, ancaman hingga 8 tahun penjara.
Selain sanksi pidana, dokumen yang dipalsukan juga dapat dibatalkan secara perdata, dan seluruh akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada.
Oleh karena itu, uji forensik tanda tangan menjadi langkah penting sebelum melanjutkan perkara hukum, untuk memastikan keaslian bukti secara ilmiah.
Kesimpulan
Yurisprudensi MA telah berulang kali menegaskan bahwa bukti ahli tanda tangan memiliki kekuatan hukum yang sah dan objektif.
Melalui analisis ilmiah grafonomi, kebenaran dokumen dapat diungkap, dan keadilan dapat ditegakkan berdasarkan data, bukan asumsi.
📘 Ingin tahu bagaimana hasil uji ahli tanda tangan bisa memperkuat posisi hukum Anda?
hubungi Grafonomi Indonesia untuk konsultasi terkait analisis tanda tangan dalam perkara hukum Anda.
