Dalam perkara hukum yang melibatkan sengketa tanda tangan atau tulisan tangan—baik perdata, pidana, perbankan, bisnis, maupun warisan—bukti tulisan tangan sering diajukan sebagai alat bukti penentu. Namun dalam praktiknya, banyak bukti tulisan tangan justru menjadi lemah atau ditolak bukan karena tidak relevan, melainkan karena kesalahan hukum dan prosedural saat pengajuannya.
Kesalahan ini sering terjadi karena:
- kurangnya pemahaman hukum pembuktian,
• bukti disiapkan tanpa pendampingan ahli forensik,
• dokumen telah rusak atau terkontaminasi,
• prosedur pengambilan bukti tidak sah,
• pembanding tidak memenuhi syarat ilmiah,
• laporan ahli tidak sesuai standar pengadilan.
Akibatnya, bukti yang seharusnya kuat justru kehilangan nilai pembuktian dan merugikan pihak yang mengajukan.
Artikel ini membahas tiga kesalahan hukum paling sering dalam pengajuan bukti serta dampaknya di persidangan.
1. Mengajukan Fotokopi atau Scan sebagai Bukti Tulisan Tangan
Salah satu kesalahan paling umum adalah mengajukan fotokopi atau hasil scan keaslian tulisan tangan atau tanda tangan.
Kesalahan yang sering terjadi:
- dokumen asli tidak disertakan,
• ahli diminta menarik kesimpulan dari salinan,
• hasil scan kualitas rendah digunakan sebagai dasar analisis,
• perbedaan tinta dan tekanan tidak dapat dinilai.
Masalah hukumnya:
- fotokopi menghilangkan detail tekanan, goresan awal–akhir, dan tekstur tinta,
• nilai pembuktian jauh lebih rendah dibanding dokumen asli,
• pengacara lawan mudah membantah keabsahan bukti,
• hakim cenderung menganggap bukti tidak konklusif.
💡 Prinsip hukum penting:
Dalam pembuktian forensik tulisan tangan, dokumen asli adalah bukti terbaik (best evidence rule). Tanpa dokumen asli, kekuatan bukti turun drastis.
2. Dokumen Pembanding Tidak Valid atau Tidak Relevan
Kesalahan fatal lainnya adalah penggunaan dokumen pembanding yang tidak memenuhi standar ilmiah.
Kesalahan yang sering ditemukan:
- Jumlah pembanding terlalu sedikit
Hanya 1–3 tanda tangan digunakan sebagai perbandingan. - Rentang waktu tidak relevan
Pembanding berasal dari periode yang jauh dari tanggal dokumen sengketa. - Kondisi penulisan berbeda drastis
Pembanding dari situasi santai dibandingkan dengan tanda tangan formal bernilai hukum. - Dokumen pembanding bukan tulisan asli
Menggunakan fotokopi atau dokumen yang keasliannya sendiri belum diverifikasi.
Dampak hukumnya:
- kesimpulan ahli menjadi lemah atau tidak tegas,
- laporan mudah digugurkan melalui pemeriksaan silang,
- hakim ragu memberikan bobot pembuktian,
- potensi kalah perkara meningkat.
Pembanding yang buruk dapat membuat bukti benar terlihat salah, atau sebaliknya.
3. Prosedur Pengajuan Bukti dan Laporan Ahli Tidak Sesuai Standar
Bukti tulisan tangan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga bagaimana bukti tersebut diajukan secara hukum.
Kesalahan prosedural yang sering terjadi:
- tidak ada surat permintaan pemeriksaan resmi,
• chain of custody tidak jelas,
• dokumen telah ditandai, distaples ulang, atau rusak,
• laporan ahli hanya berisi opini tanpa metodologi,
• tidak mencantumkan standar ilmiah (ASTM, SWGDOC, ISO),
• ahli tidak siap memberikan keterangan lisan di sidang.
Akibat hukum:
- laporan ahli dianggap tidak objektif,
• bukti ahli dinilai tidak independen,
• hakim menurunkan bobot alat bukti,
• bahkan bukti bisa dikesampingkan sepenuhnya.
Dalam hukum pembuktian, cara memperoleh dan menyajikan bukti sama pentingnya dengan isi bukti itu sendiri.
Kesimpulan
Kesalahan dalam pengajuan bukti tulisan tangan sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya fakta, tetapi oleh kelalaian prosedural dan hukum. Penggunaan salinan, pembanding tidak valid, serta laporan ahli yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan bukti kehilangan kekuatan di persidangan.
Dengan pengamanan dokumen yang benar, pembanding yang relevan, dan pemeriksaan oleh ahli forensik bersertifikasi, bukti tulisan tangan dapat menjadi alat bukti ahli yang sangat kuat dan meyakinkan hakim.
🔍 Menghadapi sengketa tanda tangan atau dokumen penting?
Pastikan bukti Anda disiapkan secara ilmiah dan sesuai hukum sejak awal.
