Kasus pemalsuan dokumen kapal ikan KM HSN 8 menunjukkan bahwa dokumen perizinan tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi. Dalam sektor perikanan, izin menjadi dasar operasional kapal, pengawasan pelabuhan, dan kepatuhan terhadap aturan penangkapan ikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan telah menuntaskan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa pemalsuan dokumen kapal di Pati, Jawa Tengah. Dalam siaran pers KKP, tersangka dan barang bukti perkara KM HSN 8 telah diserahkan oleh PPNS Ditjen PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati pada 25 Juni 2025 setelah penyidikan dinyatakan lengkap.
Bagi pengacara maritim, jaksa, perusahaan perikanan, dan regulator, perkara seperti ini penting karena dokumen izin yang dipalsukan dapat digunakan untuk menggerakkan dokumen lanjutan. Jika dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pejabat, staf perusahaan, atau pemohon yang dipersoalkan, pemeriksaan tanda tangan dapat menjadi salah satu bagian dari pembuktian.
Baca juga: Nama Dicatut dalam Dokumen OI, Siapa yang Menyetujui?
Isu Berita: SIPI KM HSN 8 Digunakan untuk Mengurus STBLKK
Menurut KKP, perkara ini bermula dari pelanggaran pelabuhan pangkalan oleh kapal ikan KM HSN 8 berukuran 98 GT pada awal April 2025. Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan dugaan pidana pemalsuan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas nama kapal tersebut.
Direktur Penanganan Pelanggaran KKP menjelaskan bahwa dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI dipalsukan, lalu digunakan dalam pengurusan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal atau STBLKK di Pelabuhan Bajomulyo, Pati. KKP juga menyebut sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada JPU, termasuk dokumen STBLKK KM HSN 8 dan dua lembar perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atas nama kapal tersebut.
Kasus ini menunjukkan bahwa satu dokumen izin yang bermasalah dapat berdampak pada dokumen lain. SIPI yang dipersoalkan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi digunakan dalam proses administrasi kedatangan kapal di pelabuhan.
Baca juga: Laporan Ahli Tanda Tangan Belum Konklusif: Apa Langkah Pengacara Selanjutnya?
Apa Fungsi SIPI dalam Perizinan Kapal Ikan?
SIPI adalah salah satu dokumen penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam layanan perizinan KKP, dokumen kapal dan perizinan usaha saling terkait dari hulu sampai hilir, mulai dari NIB, SIUP, dokumen kapal, hingga SIPI atau SIKPI. KKP juga menjelaskan bahwa kepatuhan kepemilikan dokumen kapal dan perizinan berusaha merupakan salah satu fondasi penting dalam penangkapan ikan terukur.
Artinya, ketika SIPI dipersoalkan, pengacaranya tidak cukup hanya melihat satu lembar izin. Perlu dipahami bagaimana izin itu diterbitkan, siapa yang mengajukan, siapa yang menandatangani, bagaimana dokumen itu digunakan, dan dokumen apa yang terbit setelahnya.
Dalam perkara KM HSN 8, dokumen yang disebut dipalsukan digunakan untuk mengurus STBLKK. Ini memperlihatkan hubungan berantai antara izin penangkapan ikan dan administrasi pelabuhan.
Baca juga: Tanda Tangan pada Dokumen Perusahaan Ditempel dari File Lama: Bagaimana Mendeteksinya?
Tanda Tangan dalam Dokumen Perizinan Kapal
Dalam dokumen perizinan, tanda tangan dapat muncul pada berbagai bagian: permohonan izin, surat penunjukan staf perusahaan, pernyataan pemilik kapal, surat kuasa pengurusan, dokumen pelabuhan, atau dokumen pendukung lain.
Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan tersebut, pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah bentuknya mirip. Perlu ada pembanding yang jelas dan terverifikasi.
Pemeriksaan grafonomi dapat membantu menilai apakah tanda tangan yang dipersoalkan mendukung berasal dari orang yang sama dengan pembanding. Analisisnya dapat memperhatikan kualitas garis, ritme gerak, kesinambungan stroke, proporsi, keraguan gerak, indikasi peniruan, atau tanda-tanda reproduksi.
Namun, hasil pemeriksaan tanda tangan tidak otomatis menjawab apakah izin sah secara administratif. Keabsahan izin tetap harus diperiksa melalui sistem, pejabat berwenang, riwayat penerbitan, dan aturan perizinan yang berlaku.
Batas Pemeriksaan Grafonomi dalam Dokumen Kapal
Grafonomi Indonesia berfokus pada tulisan tangan dan tanda tangan. Karena itu, grafonomi tidak menentukan apakah nomor izin valid, apakah kapal memenuhi syarat operasional, apakah data GT benar, atau apakah izin tercatat di sistem KKP.
Jika yang dipersoalkan adalah data perizinan, QR code, dokumen elektronik, atau status izin dalam sistem, maka pemeriksaan perlu dilakukan melalui kanal administratif dan digital forensik. Namun, bila terdapat tanda tangan manual pada dokumen permohonan, surat kuasa, surat penunjukan, atau pernyataan, bagian tersebut dapat diperiksa secara grafonomi.
Pemisahan ini penting agar pengacara tidak salah memilih pertanyaan pemeriksaan. Pertanyaan “apakah SIPI sah?” berbeda dengan “apakah tanda tangan pada dokumen pendukung SIPI dibuat oleh orang yang namanya tercantum?”
Dokumen yang Perlu Diamankan dalam Perkara Kapal Ikan
Dalam perkara seperti KM HSN 8, dokumen yang perlu diamankan tidak hanya izin akhir. Rangkaian dokumen sebelum dan sesudah izin juga penting untuk dibaca.
Dokumen yang perlu dipetakan antara lain:
- permohonan SIPI atau dokumen perizinan berusaha;
- surat kuasa atau surat penunjukan pengurus dokumen;
- STBLKK dan dokumen pelabuhan terkait;
- dokumen perusahaan kapal dan identitas pengurus;
- tanda tangan pembanding dari pejabat, pemohon, atau staf yang namanya tercantum.
Dokumen asli atau file digital resmi perlu dijaga rantai penyimpanannya. Jika hanya tersedia salinan, foto, atau scan, pemeriksaan tanda tangan masih dapat dipertimbangkan, tetapi keterbatasannya harus dijelaskan dalam laporan.
Mengapa Perkara Perizinan Kapal Perlu Dibaca Berantai?
Dalam perkara perikanan, satu dokumen bisa membuka akses ke proses lain. Izin penangkapan ikan dapat digunakan untuk aktivitas operasional, pelaporan kedatangan kapal, hingga pengawasan sumber daya. Karena itu, pemalsuan satu dokumen berpotensi berdampak pada sistem yang lebih luas.
KKP menyatakan bahwa pemalsuan dokumen perizinan berusaha dapat merugikan negara dari aspek ekonomi dan sumber daya. Ini berarti perkara seperti KM HSN 8 bukan hanya persoalan satu kapal, tetapi juga menyentuh tata kelola perikanan dan kepatuhan pelaku usaha.
Bagi jaksa dan pengacara maritim, pembuktian perlu dibangun secara bertahap. Apakah dokumen izin dipalsukan? Siapa yang mengajukan? Dokumen apa yang digunakan untuk mendukung pengajuan? Apakah ada tanda tangan yang disangkal? Apakah dokumen itu kemudian dipakai untuk memperoleh layanan atau hak administratif?
Risiko bagi Perusahaan Perikanan
Perusahaan perikanan perlu menjaga tata kelola dokumen dengan serius. Surat penunjukan staf, surat kuasa pengurusan dokumen, dan arsip perizinan tidak boleh dibuat longgar karena dapat menjadi titik rawan ketika terjadi sengketa atau pemeriksaan.
Jika ada staf yang diberi kewenangan mengurus izin, jejak penugasan harus jelas. Jika ada tanda tangan direksi atau pemilik kapal dalam dokumen, proses penandatanganan sebaiknya terdokumentasi. Hal ini bukan hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga membantu pembuktian jika dokumen kemudian dipersoalkan.
Dalam konteks grafonomi, arsip tanda tangan pembanding yang rapi dapat sangat membantu. Tanpa pembanding yang memadai, pemeriksaan tanda tangan akan memiliki keterbatasan.
Kesimpulan
Kasus SIPI KM HSN 8 memperlihatkan bahwa dokumen perizinan kapal ikan dapat menjadi pintu masuk persoalan hukum yang lebih luas. KKP menyebut SIPI yang dipalsukan digunakan untuk mengurus STBLKK di Pelabuhan Bajomulyo, Pati, sehingga rangkaian dokumen perlu dibaca secara menyeluruh.
Grafonomi dapat membantu ketika terdapat tanda tangan manual pada dokumen perizinan, surat kuasa, surat penunjukan, atau dokumen pelabuhan yang dipersoalkan. Namun, grafonomi tidak menggantikan pemeriksaan administratif KKP, verifikasi sistem perizinan, atau pembuktian pidana oleh aparat penegak hukum.
Jika Anda menangani perkara perizinan kapal, dokumen pelabuhan, atau surat kuasa pengurusan izin yang tanda tangannya disangkal, Grafonomi Indonesia dapat membantu melakukan konsultasi awal untuk menilai kelayakan dokumen, kecukupan pembanding, dan ruang lingkup pemeriksaan.
Untuk uji keaslian tulisan atau tanda tangan, Anda dapat berkonsultasi dengan Grafonomi Indonesia. Jika kebutuhan Anda adalah membaca kondisi psikologis melalui tulisan tangan, maka konsultasi grafologi lebih sesuai.
Sumber berita utama: Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti pemalsuan dokumen kapal ikan KM HSN 8 ke Kejaksaan Negeri Pati.
