Pendahuluan
Dalam transaksi aset, surat persetujuan pasangan sering dipandang sebagai dokumen pelengkap. Padahal, dalam banyak perkara, justru dokumen inilah yang kemudian menjadi titik sengketa. Ketika suami atau istri menyangkal pernah menandatangani persetujuan untuk jual beli, kredit, jaminan, atau pengalihan aset, persoalannya dapat melebar dari masalah administrasi menjadi masalah hukum yang serius.
Hal ini penting karena dalam Undang-Undang Perkawinan, tindakan atas harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebut bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Dalam konteks uji tanda tangan persetujuan pasangan, pengacara properti, pengacara keluarga, dan pengacara perbankan perlu memisahkan antara isu keabsahan persetujuan dan isu keaslian tanda tangan. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak selalu dibuktikan dengan cara yang sama.
Baca juga: Sengketa Tanda Tangan Perjanjian Kerja: Bagaimana HR dan Legal Perusahaan Menyikapinya?
Mengapa Persetujuan Pasangan Penting
Dalam praktik, persetujuan pasangan sering muncul pada dokumen yang berkaitan dengan transaksi aset bersama, terutama ketika aset tersebut akan dijual, dijaminkan, diagunkan, dialihkan, atau digunakan dalam transaksi pembiayaan. Jika aset tersebut termasuk harta bersama, maka keberadaan persetujuan pasangan dapat menjadi elemen penting untuk menunjukkan bahwa tindakan hukum dilakukan dengan persetujuan yang semestinya.
Masalahnya, banyak pihak baru menyadari pentingnya surat ini ketika transaksi sudah berjalan atau bahkan ketika sengketa sudah muncul. Dalam perkara perbankan, sengketa bisa muncul saat kredit macet atau eksekusi jaminan. Dalam perkara keluarga, sengketa bisa muncul ketika hubungan memburuk, perceraian berjalan, atau salah satu pihak merasa aset dipindahtangankan tanpa persetujuannya.
Karena itu, surat persetujuan pasangan tidak sebaiknya diperlakukan sebagai formalitas belaka. Bagi pengacara, dokumen ini perlu dibaca sebagai bagian dari rantai pembuktian yang lebih besar.
Baca juga: Mengapa Dokumen Warisan Kerap Menimbulkan Perbedaan Tafsir Hukum?
Risiko Tanda Tangan Pasangan Dipersoalkan
Ketika tanda tangan pada surat persetujuan pasangan dipersoalkan, risikonya tidak berhenti pada satu dokumen. Dampaknya bisa merambat ke transaksi utama yang didukung oleh dokumen tersebut. Jika dokumen persetujuan dipakai untuk mendukung jual beli, pembebanan jaminan, atau pencairan pembiayaan, maka posisi hukum transaksi ikut terdampak.
Penyangkalan tanda tangan bisa muncul dalam beberapa bentuk. Ada pihak yang menyatakan tidak pernah menandatangani sama sekali. Ada juga yang mengakui tanda tangan mirip miliknya, tetapi merasa tidak memahami isi dokumen, tidak hadir saat dokumen dibuat, atau tidak pernah memberikan persetujuan untuk tujuan yang sedang dipersoalkan.
Dalam kondisi seperti ini, pengacara perlu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat. Tanda tangan yang disangkal belum otomatis palsu. Sebaliknya, keberadaan tanda tangan pada dokumen juga belum otomatis menyelesaikan persoalan apabila konteks persetujuannya dipersoalkan.
Baca juga: Surat Sakit Palsu: Risiko dan Cara Identifikasi
Kesesuaian Dokumen Pembanding
Dalam pemeriksaan tanda tangan, dokumen pembanding memegang peran penting. Pedoman ENFSI menjelaskan bahwa autentikasi tanda tangan yang dipersoalkan dilakukan dengan membandingkan questioned signatures dengan known signatures atau tanda tangan pembanding yang diketahui.
Artinya, jika surat persetujuan pasangan dipersoalkan, pengacara perlu menyiapkan pembanding yang benar-benar relevan. Pembanding tidak cukup hanya satu, dan sebaiknya berasal dari periode yang dekat dengan dokumen yang dipersoalkan. Hal ini penting karena tanda tangan seseorang bisa berubah karena waktu, kebiasaan, kondisi fisik, atau konteks penandatanganan.
Dokumen pembanding yang dapat disiapkan antara lain:
- dokumen bank, formulir pembiayaan, atau dokumen kredit yang ditandatangani pada periode berdekatan
- akta, surat kuasa, perjanjian, atau dokumen aset yang memuat tanda tangan pasangan
- dokumen identitas atau administrasi resmi yang kualitas gambarnya jelas dan utuh
Pembanding seperti ini membantu ahli menilai apakah karakteristik tanda tangan pada surat persetujuan memiliki kesesuaian yang wajar atau justru menunjukkan perbedaan yang perlu dianalisis lebih lanjut.
Bukti Komunikasi dan Kehadiran
Dalam banyak sengketa, tanda tangan tidak boleh dilepaskan dari konteks kehadiran dan komunikasi. Apakah pasangan benar hadir saat dokumen dibuat. Apakah ia menerima draft lebih dulu. Apakah ada komunikasi yang menunjukkan persetujuan. Apakah penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat, notaris, petugas bank, atau hanya diserahkan melalui pihak lain.
Bagi pengacara, bukti komunikasi dan kehadiran sering menjadi penghubung antara aspek teknis tanda tangan dan aspek hukum persetujuan. Jika dokumen persetujuan disangkal, pengacara sebaiknya tidak hanya melihat tanda tangan pada kertas, tetapi juga memetakan proses lahirnya dokumen.
Bukti pendukung yang layak dipetakan antara lain:
- email, chat, atau korespondensi yang menunjukkan pembahasan transaksi
- notulen, formulir pendukung, atau bukti penyerahan dokumen
- informasi siapa yang hadir saat penandatanganan dan bagaimana prosesnya berlangsung
Bukti-bukti ini tidak menggantikan pemeriksaan tanda tangan, tetapi sangat membantu untuk memperjelas konteks. Dalam perkara yang sensitif, konteks sering sama pentingnya dengan bentuk tanda tangan itu sendiri.
Pemeriksaan Ahli sebagai Bagian dari Mitigasi Risiko
Pemeriksaan ahli menjadi relevan ketika tanda tangan pada surat persetujuan pasangan benar-benar dipersoalkan dan dokumen tersebut berperan penting dalam transaksi utama. Ahli dapat membantu menganalisis apakah tanda tangan pada dokumen memiliki kesesuaian dengan pembanding, apakah kualitas bahan memadai, dan apakah terdapat indikasi ketidakwajaran secara teknis. Pedoman ENFSI memang menempatkan perbandingan questioned signatures dengan known signatures sebagai inti dari proses autentikasi tanda tangan.
Namun, pengacara juga perlu memahami batas peran ahli. Ahli tanda tangan tidak menentukan sendiri apakah transaksi otomatis sah atau batal. Ahli juga tidak menggantikan analisis hukum mengenai status harta bersama, kewenangan para pihak, atau akibat hukum dari transaksi. Pemeriksaan ahli sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu objektif untuk mendukung strategi pembuktian.
Dalam praktik mitigasi risiko, pemeriksaan seperti ini juga bermanfaat sebelum perkara masuk ke sengketa yang lebih luas. Dengan evaluasi lebih awal, pengacara dapat menilai apakah dokumen cukup kuat, apakah pembanding perlu dilengkapi, atau apakah strategi pembuktian perlu diperluas ke bukti komunikasi dan kehadiran.
Peran Grafonomi Indonesia dalam Sengketa Transaksi Aset
Grafonomi Indonesia merupakan lembaga independen yang berfokus pada uji keaslian tanda tangan, tulisan tangan, dan dokumen. Dalam perkara persetujuan pasangan yang dipersoalkan, Grafonomi Indonesia dapat membantu pengacara properti, keluarga, maupun perbankan untuk menilai dokumen secara objektif sebelum perkara berkembang lebih jauh.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada surat persetujuan pasangan, dokumen pembanding, serta kualitas bahan yang tersedia. Jika diperlukan, hasil pemeriksaan dapat dipadukan dengan analisis bukti komunikasi, kronologi transaksi, dan dokumen hukum lain agar pembuktian lebih kuat dan lebih proporsional.
Analisis dan Insight
Surat persetujuan pasangan sering terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa besar. Ketika dokumen ini dipersoalkan, sengketa tidak hanya mengenai siapa yang menandatangani, tetapi juga mengenai apakah persetujuan benar-benar diberikan secara sah untuk transaksi yang sedang dipermasalahkan.
Karena itu, pengacara sebaiknya tidak membangun strategi hanya dari penyangkalan atau dari keberadaan tanda tangan semata. Pendekatan yang lebih kuat adalah memadukan analisis dokumen, pembanding yang relevan, bukti komunikasi, dan konteks kehadiran. Dengan cara ini, perkara tidak bergerak berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan bahan yang bisa diuji.
Kesimpulan
Dalam transaksi aset, surat persetujuan pasangan dapat menjadi dokumen yang sangat penting, terutama ketika aset yang dipersoalkan termasuk harta bersama. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam tindakan atas harta bersama.
Jika tanda tangan pada surat tersebut dipersoalkan, pengacara perlu menyiapkan lebih dari sekadar dokumen utama. Kesesuaian pembanding, bukti komunikasi, konteks kehadiran, dan analisis ahli harus dipetakan bersama. Dengan pendekatan ini, pengacara dapat menilai risiko hukum secara lebih jernih dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan.
